CIMAHI, (suaramudanews.com), Wali Kota Cimahi Ngatiyana resmi memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Cimahi setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda). (21/09/2026)
Terpilihnya Ngatiyana menandai babak baru konsolidasi Partai Golkar di Kota Cimahi. Usai dipercaya memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut, Ngatiyana langsung meletakkan perhatian pada dua agenda utama: penguatan internal kader dan kedekatan organisasi dengan masyarakat.
Ia meminta seluruh kader tidak menjadikan partai hanya aktif ketika momentum politik tiba, tetapi hadir secara nyata dalam kehidupan warga.
“Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar; justru Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya,” ujar Ngatiyana.
Menurut Ngatiyana, kekuatan sebuah organisasi politik tidak cukup hanya diukur dari keberadaan struktur kepengurusan. Hubungan langsung dengan masyarakat menjadi bagian paling penting, karena dari sanalah kader dapat mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi,” tegasnya.
Ia menekankan, kehadiran kader tidak harus selalu dalam bentuk kegiatan politik, tetapi dapat diwujudkan melalui komunikasi, pelayanan sosial dan keterlibatan dalam persoalan lingkungan.
Konsolidasi internal juga menjadi pekerjaan rumah penting pasca-Musda. Struktur organisasi harus diperkuat, komunikasi antarkader dijaga, dan perbedaan pandangan harus disikapi melalui mekanisme organisasi yang sehat.
“Kita harus bekerja dengan disiplin. Kita harus kompak. Kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting, kita harus membangun politik yang memberikan manfaat. Kalau masyarakat membutuhkan kita, kader Golkar harus hadir,” katanya.
Pengalaman sebagai prajurit TNI menjadi nilai yang dibawa Ngatiyana dalam memimpin Golkar. Ia menyebut disiplin, loyalitas dan tanggung jawab merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.
“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.
Meski kini memimpin Golkar, Ngatiyana menegaskan tugasnya sebagai Ketua DPD berbeda dengan kedudukannya sebagai kepala daerah. Sebagai Wali Kota, ia adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat Cimahi tanpa membedakan pilihan politik.
“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini,” paparnya.
Ia ingin membangun Cimahi dengan semangat kebersamaan. Pemerintah membutuhkan DPRD, partai politik, dunia usaha, komunitas, tokoh masyarakat dan seluruh warga.
Dalam menjalankan pemerintahan, Ngatiyana juga menyoroti pentingnya komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Menurutnya, pembangunan Cimahi membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar berbagai kebutuhan daerah dapat diperjuangkan.
“Cimahi adalah bagian dari Indonesia. Pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap mampu menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Cimahi,” ungkapnya.
Persoalan fiskal daerah turut menjadi perhatian. Berdasarkan dokumen APBD 2026 dari BPKAD Kota Cimahi, pendapatan daerah setelah penyesuaian transfer diproyeksikan sekitar Rp1,507 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp591 miliar dan transfer ke daerah sekitar Rp841,6 miliar.
“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan membangun komunikasi dan koordinasi dengan Provinsi maupun Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat,” imbuhnya.
Terkait amanah politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat, Ngatiyana menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja pemerintahan, bukan sekadar kata-kata.
“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
“Kepada seluruh kader Golkar Cimahi, mari kita bekerja bersama. Dan kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita jadikan Cimahi sebagai rumah yang kita bangun bersama,” tandas Ngatiyana.(Renie)
