CIMAHI, (Suaramudanews.com) , - Komitmen mengawal aspirasi konstituen kembali ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Fraksi Golkar, H. Nabsun, S.Sos. Hal itu disampaikan dalam agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di kediamannya, Jl. Pahlawan Desa, Kp. Cibodas RW 15 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Sabtu (29/08/2026).
Reses tersebut dihadiri sekitar 300 warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 meliputi Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong.
Dalam dialog, warga menyampaikan berbagai permasalahan krusial mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan sampah.
Secara khusus, Nabsun menyoroti dua kebutuhan mendesak warga, yakni perbaikan jalan rusak dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Selain itu, keluhan terkait sistem PPDB jalur zonasi yang dinilai terlalu ketat serta pembebasan biaya BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian utama.
"Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini harus kita perjuangkan. Soal terkabul atau tidaknya, tentu melihat kondisi anggaran daerah," ujar Nabsun.
Ia mengakui, saat ini Pemkot Cimahi menghadapi kendala fiskal. Defisit anggaran daerah tahun ini tercatat lebih dari Rp57 miliar.
Untuk itu, Nabsun mendorong Pemkot agar lebih proaktif dan kreatif mencari sumber pendanaan di luar APBD Kota Cimahi.
"Kalau ada anggaran, kenapa tidak direalisasikan? Tapi kalau anggaran daerah terbatas, Wali Kota harus bisa kreatif mengajukan bantuan ke Kemendagri atau pemerintah pusat untuk pembangunan di Kota Cimahi," tegasnya.
Ia mencontohkan sejumlah proyek strategis seperti pembangunan underpass dan pembenahan jembatan yang rusak. Proyek-proyek tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun bantuan pemerintah provinsi.
Di sektor pendidikan, Nabsun juga menyoroti pelaksanaan PPDB jalur zonasi yang kerap dikeluhkan warga. Ia menekankan agar seluruh proses seleksi berjalan transparan sesuai aturan tanpa intervensi.
"Sekarang tidak ada lagi yang bisa titip-menitip, anggota dewan pun tidak ada yang berani. Semua harus sesuai aturan. Harapan kita, tahun depan tata kelola anggaran lebih lancar dan program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan serta pendidikan masyarakat bisa menjadi prioritas utama," pungkasnya.(Renie)
